DPP GJPI dan GMNI Komisariat Jayabaya Ajukan Amicus Curiae ke MK Terkait Uji Formil UU TNI

-

     


Jakarta, 3 Mei 2025 - DPP GJPI bersama dengan GMNI Komisariat Universitas Jayabaya menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji formil Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    DPP GJPI dan GMNI Komisariat Jayabaya menyampaikan bahwa pengajuan Amicus Curiae ini didasari oleh kepedulian terhadap proses pembentukan undang-undang yang dinilai memiliki potensi permasalahan dari segi prosedural. Amicus ini ditunjukkan kepada Hakim yang menangani perkara No. 47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

Ridha Furqon Wahyu Ramdhani selaku Ketua Umum DPP GJPI menekankan “Dalam Amicus Curiae ini kami telah menjabarkan berbagai macam prinsip Hukum yang telah dilanggar dalam proses pembentukannya.”

“Salah satu yang kami titik beratkan adalah hak partisipasi publik yang telah dijamin oleh Konstitusi kita direnggut dalam pelaksanaanya. terjadi suatu tindakan fait accompli yang melukai UUD 1945 pasal 1 ayat (3).” Lanjutnya.

Randi Rivaldo selaku Kadiv Hukum dan Politik GMNI Komisariat Jayabaya mengatakan bahwa “Ketidakpastian hukum yang terjadi dalam pembuatan UU TNI mengakibatkan kerusakan hukum yang mendalam apabila terus dilanggengkan dan tidak terselesaikan.”

“Kami harap Amicus Curiae yang kami sampaikan ini dapat membantu Yang Mulia Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.” Tutupnya.

    Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa Amicus Curiae yang diserahkan memuat analisis mendalam terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pembentukan UU TNI. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi dapat menguji secara seksama proses legislasi tersebut demi kepastian hukum dan tegaknya konstitusi.

    Langkah ini menunjukkan betapa isu ini menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap proses hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan mempelajari seluruh berkas yang masuk sebelum memutuskan perkara uji formil UU TNI tersebut.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

DPW GJPI SUMUT kecam penebangan pohon di Nias Selatan dan desak penutupan PT Gruti dan PT Teluk Nauli

-
Image
Ketua DPW GJPI Sumatera Utara Imelda Sofiana Lase. Jakarta 27 Desember 2025 - ‎Ketua DPW GJPI SUMUT, Imelda Sofiana Lase, S.Pd menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya penggundulan hutan di wilayah Kepulauan Batu, Nias Selatan. Penebangan pohon ini diduga melibatkan PT Gruti dan PT Teluk Nauli tanpa kejelasan tujuan serta fungsi yang transparan. Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Daerah setempat sampai Pemerintah Pusat dikarenakan membiarkan terjadinya penebangan pohon sehingga berpotensi merusak alam di daerah tersebut dan sekitarnya.  "Setelah melihat video penggundulan hutan di Nias Selatan yang telah viral dimedia sosial, saya sangat menyayangkan keteledoran pemerintah setempat sampai pusat yang tidak menginvestigasi tindakan kedua perusahaan tersebut secara menyeluruh sebelumnya." Kata Ketua DPW Sumut yang akrab di panggil Imel.  ‎ ‎"Untungnya, berkat tuntutan masyarakat serta viralnya penebangan hutan ini melalui media sosia...
Baca Lebih Lanjut

GJPI TELAH RESMI LAUNCHING DAN MENGESAHKAN PELANTIKAN DPP

-
Image
  Foto: Pelantikan Pengurus DPP GJPI GJPI TELAH RESMI LAUNCHING DAN MENGESAHKAN PELANTIKAN DPP Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (DPP GJPI) telah resmi mengadakan launching serta deklarasi eksistensi dan kepengurusan di tengah masyarakat, pada tanggal 07 Agustus 2024, pukul 13:00 WIB Dalam Keynote Speech Ketua Umum DPP GJPI Ridha Furqon Wahyu Ramdhani menyampaikan bahwa GJPI akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan sikap akademis, dan perjuangan pergerakan yang progresif. GJPI diharapkan mampu menjadi suatu wadah bagi para pengurusnya untuk mengabdi kepada masyarakat melalui sektor pendidikan. Ridha menyampaikan bahwa situasi pendidikan di Indonesia berada pada situasi yang tidak jelas dan tidak berpihak kepada masyarakat. "Saudara-saudari sekalian, dapat kita saksikan secara bersama bahwa pendidikan kita seusai reformasi menunjukan nilai- nilai liberal dan kapitalis. hal tersebut terjadi usai diratifikas...
Baca Lebih Lanjut

AUDIENSI BAWASLU JAKARTA TIMUR DENGAN GJPI: FOKUS PADA PENGAWASAN PILKADA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

-
Image
      Jakarta, 20 Agustus 2024 –  Bertempat di kantor Bawaslu Jakarta Timur, Ketua Umum Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (GJPI), Ridha Furqan Wahyu Ramdhani, melakukan audiensi dengan Bawaslu. Acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta membahas kolaborasi dalam pengawasan Pilkada yang akan datang.      Ridha Furqan Wahyu Ramdhani menyampaikan, "Kedatangan kami ini untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan GJPI yang baru saja diluncurkan pada 7 Agustus kemarin. Kami saat ini sedang memperluas jaringan dan merencanakan pembentukan pengurus di tiga provinsi. Kami merasa terpanggil untuk menjaga dan merawat situasi Pilkada dengan cara mengawasi dan melakukan kampanye anti-black campaign, anti-hoax, serta menolak money politics yang bisa mengganggu pesta demokrasi."       Audiensi ini bertujuan untuk membahas pengawasan Pilkada serentak yang akan datang, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemili...
Baca Lebih Lanjut