Sikap Resmi DPW GJPI Sulawesi Tenggara: Penolakan Penempatan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Pembangunan Berbasis Daerah

                                                          

(Kendari, 7 Mei 2026) - Ketua DPW GJPI Sultra Sekaligus Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Edi Aswianto Pagala, menyampaikan rencana Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pabrik Aspal Buton di Karawang Jawa Barat mencederai prinsip keadilan terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya masyarakat Pulau Buton.

Pasalnya, lokasi Pembangunan pabrik aspal buton di rencanakan dibangun di Kabupaten Karawang Jawa Barat, bukan di Pulau Buton tempat aspal buton berada.Penempatan fasilitas produksi di Karawang Jawa Barat berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Seharusnya pemerintah membangun fasilitas produksi aspal di Pulau Buton saja.Selain itu, di harapkan pembangunan fasilitas produksi di Pulau Buton akan menjadi momentum untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga tidak perlu keluar daerah untuk mencari kerja, serta dapat memperkuat daya saing daerah.

Semangat pemerintah untuk mengelola kekayaan alam negara kita apresiasi tetapi harus di manfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai masyarakat di daerah penghasil kekayaan alam menjadi penonton di tanahnya sendiri melihat kekayaan alamnya diangkut ke daerah lain untuk di produksi,” tegas, EDI ASWIANTO PAGALA, (5/5/2026).

Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. membangun pabrik aspal di Pulau Buton adalah bentuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat juga mengandung arti tercapainya kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Rencana pemerintah membangun pabrik di Karawang Jawa barat direspon oleh sejumlah elemen pemuda dan masyarakat meskipun masih bersifat wacana. Jika alasan di Pulau Buton tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk Pembangunan pabrik maka sudah seharusnya pemerintah membangunnya baik itu jalan, pembangkit listrik, dan yang lainnya. Bukan malah mau memindahkan ke Karawang Jawa Barat. Terkait persoalan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD jangan hanya berdiam diri harus bersuara karena kebijakan tersebut akan merugikan kita masyarakat Sulawesi Tenggara. Melalui kesempatan ini saya selaku “Ketua DPW Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia” mengajak kepada pemuda, mahasiswa dan semua elemen masyarakat Sulawesi Tenggara bersatu menolak kebijakan pemerintah pusat menempatkan fasilitas produksi aspal Buton di Karawang Jawa Barat. Ini adalah kekayaan alam kita, kita punya hak mendapatkan manfaat produksinya.